⛅ Redistribusi Pendapatan Pemerintah Pusat Memerlukan Dana
Redistribusipendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat lho, Squad.
Mengenal Redistribusi Pendapatan Masalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah dengan memaksimalkan fungsi redistribusi pendapatan. Secara garis besar, redistribusi pendapatan bisa diartikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang diterima masyarakat dari kalangan mampu kepada masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan melakukan distribusi pendapatan nasional seperti yang sudah tercantum pada APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun informasi seputar fungsi redistribusi pendapatan, pengertian serta penjelasan lainnya akan dibahas secara lengkap melalui ulasan berikut. Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga bisa mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Dengan begitu maka setiap orang bisa memperoleh standar hidup minimal. Atau dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan sendiri dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga pajak atau pungutan lainnya yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. 1. Redistribusi Pendapatan Vertikal Bentuk redistribusi pendapatan ini merujuk pada penyaluran uang dari golongan masyarakat mampu kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada masyarakat ekonomi lemah. Adapun contoh dari redistribusi pendapatan vertikal adalah seperti berikut 1. Pajak Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat. Diantaranya adalah pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak barang mewah dan lain sebagainya. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak online lebih praktis denga e-Billing Klikpajak. Coba Sekarang! Karena pada dasarnya, pajak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak sendiri menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. 2. Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi. Mulai dari fungsi anggaran atau budgeting, fungsi regulated atau mengatur, fungsi stabilitas hingga fungsi redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. 3. Peran Pajak sebagai Redistribusi Ekonomi Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak ini, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari sebuah pembangunan. Pajak besar dikenakan pada masyarakat kaya dan nantinya didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 4. Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu juga bisa berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. 5. Subsidi Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia salah satunya dengan subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. 6. Kredit atau Pinjaman Lunak Sebelumnya telah dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR serta subsidi. Selain itu, pemerintah juga melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. 2. Redistribusi Pendapatan Horizontal Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antar pribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antar kelompok adalah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lainnya adalah transfer uang antar pribadi dari orang tua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya jaminan sosial melalui dukungan finansial orang tua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada pula contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, menengok tetangga yang sedang sakit dan lain sebagainya. Tujuan Redistribusi Pendapatan Sebelum membahas fungsi redistribusi pendapatan secara lengkap, perlu juga diketahui tentang tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan tersebut. Berdasarkan buku karya Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik tahun 1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah seperti berikut Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mengurangi kondisi perekonomian masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Fungsi redistribusi pendapatan di atas bertujuan untuk menekan ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Harapannya, masyarakat secara umum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga kondisi ekonomi yang sejahtera semakin merata. Adapun sasaran dari pelaksanaan program redistribusi pendapatan antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan fakir miskin, sarana transportasi umum, dan berbagai jenis pelayanan sosial lainnya. Fungsi Redistribusi Pendapatan Sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Dari tujuan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa manfaat penting yang juga menjadi fungsi dari redistribusi pendapatan tersebut. Berikut ini penjelasannya 1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di awal telah disinggung tentang pengertian redistribusi yang bisa diartikan sebagai pendistribusian kembali pendapatan yang dikelola pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya distribusi kembali pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak maupun jenis pungutan lainnya, maka hal itu akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Karena masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dari kalangan ekonomi kuat dengan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah bisa menimbulkan permasalahan sosial yang cukup kompleks. Dampak buruk dari adanya kesenjangan sosial antara lain adalah tingginya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran hingga kemiskinan yang terlihat jelas di depan mata. Kesenjangan sosial sendiri terjadi akibat adanya kondisi masyarakat yang tidak seimbang. Dengan adanya redistribusi pendapatan nasional, maka diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya bisa dilihat dari adanya redistribusi pendapatan berupa subsidi maupun bantuan pangan dari pemerintah. Dalam hal ini negara memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin sehingga kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Untuk jangka panjang, diharapkan bisa terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat sehingga bisa memperbaiki taraf hidupnya. 3. Investasi Sosial Jangka Panjang Fungsi redistribusi pendapatan ekonomi selanjutnya adalah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Dalam hal ini pungutan seperti pajak yang dibebankan kepada masyarakat mampu akan menjadi investasi sosial jangka panjang yang menguntungkan. Mengapa bisa demikian? Karena redistribusi pendapatan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai gambaran, pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur. Seperti dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa daerah yang sebelumnya terisolir sehingga bisa mengakses daerah lainnya untuk kegiatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Contoh fungsi redistribusi pendapatan sebagai investasi jangka panjang lainnya adalah pembangunan gedung sekolah di daerah tertinggal. Hal ini akan membuat anak-anak di daerah tertinggal yang merupakan generasi penerus bangsa lebih mudah mengakses pendidikan. Dengan bekal pendidikan yang baik tentu generasi muda akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya. Contoh lainnya juga bisa dilihat dari redistribusi pendapatan di bidang kesehatan. Dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kondisi badan yang sehat tentu akan meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. 4. Memperluas Pemerataan Kesejahteraan Fungsi redistribusi pendapatan Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya redistribusi pendapatan dari pemerintah, maka hal itu akan membantu memperluas pemerataan kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat akan sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Seperti yang diketahui, kesenjangan sosial muncul akibat adanya perbedaan status sosial, perbedaan pendapatan yang sangat mencolok dan lainnya. Program untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Untuk mewujudkan pelaksanaan redistribusi pendapatan secara maksimal dan berkesinambungan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Diantaranya adalah melalui beberapa program seperti dalam penjelasan berikut ini 1. Program Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Masyarakat Kurang Mampu Langkah awal yang dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu. Diantaranya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses kesehatan hingga pendidikan. Adapun strategi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui beberapa program sosial seperti berikut BLT Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. BTB Bantuan Tunai Bersyarat atau PKH Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat miskin. Jaminan Sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. BOS Bantuan Operasional Sekolah sebagai upaya pendanaan operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar. Beasiswa pendidikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya untuk menjamin masyarakat miskin agar tetap sehat dan produktif. Fungsi redistribusi pendapatan kepada masyarakat berupa pelaksanaan strategi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut diharapkan bisa memaksimalkan program pemerataan pendapatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka tingkat kesenjangan sosial bisa diturunkan. 2. Program Kredit Lunak Serta Kredit Berbasis Komunitas Seperti yang diketahui, pemerintah telah meluncurkan program KUR Kredit Usaha Rakyat sejak 5 November 2007 sebagai salah satu upaya untuk memeratakan pendapatan. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha skala mikro dan usaha kecil. Pemberian kredit lunak tersebut juga sekaligus memudahkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal yang selama ini terkendala aturan perbankan. Melalui program tersebut, pemerintah menitipkan Rp1,4 triliun dari APBN pada lembaga penjaminan. Melalui pelaksanaan program kredit lunak diharapkan bisa membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga mampu mandiri melalui kewirausahaan yang dikembangkan. Hal ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 3. Program Pengembangan Usaha dan Industri Kecil Selain meluncurkan program KUR bagi usaha menengah dan mikro, pemerintah juga meluncurkan program pemberdayaan UMKM melalui PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan bisa mempercepat dan memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain itu juga diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah pedesaan. Pengembangan usaha menengah dan skala kecil sendiri sangat penting untuk dilaksanakan karena beberapa alasan seperti berikut Usaha menengah dan kecil akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpengaruh positif terhadap kebutuhan tenaga kerja yang meningkat serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. UMKM akan berpengaruh pada peningkatan fungsi redistribusi pendapatan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Hal ini turut berdampak pada pemerataan pembangunan dan menurunnya diskriminasi spasial. Pemerataan pendapatan melalui program pemberdayaan UMKM sangat kompetitif dan tidak ada sistem monopoli yang menguasai. Sehingga diharapkan bisa melibatkan banyak tenaga kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Program CSR dengan Melibatkan Pihak Swasta Program CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program sosial yang melibatkan pihak swasta dalam upaya pemerataan pendapatan. Melalui program tersebut diharapkan kalangan masyarakat bawah bisa terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bisa mendistribusikan sekian persen laba bersihnya untuk mendukung berbagai macam kegiatan sosial. Sehingga bisa menjadi indikator tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Alternatif Praktik untuk Meningkatkan Fungsi Redistribusi Pendapatan Selain pelaksanaan 4 program yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga mengupayakan alternatif praktik untuk meningkatkan redistribusi pendapatan. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui dua kebijakan seperti berikut 1. Subsidi Dalam kebijakan pemberian subsidi, pemerintah menerapkan kebijakan berupa potongan harga maupun tambahan modal yang diberikan kepada produsen. Sebagai gambaran, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar bisa menekan biaya produksi. Sementara di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dari kalangan menengah bawah sebagai upaya untuk menekan biaya transportasi. Kebijakan pemberian subsidi ini diharapkan bisa memaksimalkan upaya pemerataan pendapatan. 2. Pengenaan Pajak Pajak bisa diartikan sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada negara yang berhubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang dan lain sebagainya. Pajak dibayarkan untuk keperluan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah redistribusi. Hal ini berkaitan dengan peran penting negara dalam menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka negara harus mampu mendistribusikan anggaran sesuai tujuan. Dalam hal ini pajak berperan sebagai redistribusi ekonomi yang penarikannya dibebankan pada kelompok masyarakat mampu yang mendapatkan untung besar dari perekonomian. Seperti misalnya pajak penghasilan dan PPN atau pajak badan usaha. Kelola pajak badan usaha dengan aplikasi pajak tahunan badan dari Klikpajak. Coba Sekarang! Dalam menjalankan fungsi redistribusi pendapatan, pajak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak besar dibebankan kepada masyarakat kaya dan dananya dikelola negara untuk pembangunan dan jaminan sosial masyarakat miskin. Meski begitu masyarakat kaya bukannya tidak mendapatkan manfaat redistribusi pendapatan sama sekali, karena pengenaan pajak juga disertai dengan pemberian izin usaha. Sehingga pengusaha yang taat pajak akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menjangkau berbagai wilayah juga akan sangat menguntungkan para pelaku bisnis sehingga bisa mendistribusikan produk usahanya secara maksimal.
gantunglagi kepada pemerintah pusat. Menurut McLean (2005), pemerintah daerah seharusnya di-biayai sebanyak mungkin melalui pajak dan semi-nimal mungkin dari dana hibah pemerintah pusat. Lebih lanjut, McLean (2005) menyatakan bah-wa hal ini adalah 'utopian'1 untuk mengganggap dana hibah dari pemerintah pusat bisa dihilang-kan.
Berbagai usaha dalam pembangunan dari sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini telah menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pendapatan nasional yang besar tersebut tidak diiringi dengan distribusi yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih terlihat jelas antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang masih dalam kemiskinan. 1. Pengertian Redistribusi Pendapatan Secara umum pengertian dari redistribusi pendapatan yaitu upaya untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Upaya redistribusi pendapatan merupakan bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakatnya. Program jaminan sosial seperti ini haruslah mempunyai manfaat yang menguntungkan sebagai sebuah investasi sosial untuk jangka panjang kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh solidaritas sosial dan redistribusi pendapatan. Bentuk redistribusi pendapatan bisa dibagi dua yaitu sebagai berikut. a. Redistribusi Horizontal Penyebutan redistribusi dilakukan oleh orang per orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Dari distribusi ini bisa juga dilakukan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain yang mempunyai taraf kehidupan yang sama. Contohnya misalnya orang tua yang memberikan jaminan sosial kepada anaknya, orang sakit yang membayar jaminan sosial ketika dia sehat, dan seorang pensiunan mendapatkan jaminan sosial dari dana pensiun yang dia bayarkan setiap bulan ketika masih bekerja. b. Redistribusi Vertikal Redistribusi ini merupakan bentuk transfer materi atau uang yang berasal dari orang yang kaya kepada orang yang lebih miskin. Hal ini terlihat jika warga yang mempunyai ekonomi lebih tinggi bisa membantu warga yang mempunyai ekonomi lebih rendah misalnya pemberian modal usaha dari orang kaya kepada orang miskin sehingga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan redistribusi pendapatan sebagai upaya dalam memeratakan pembangunan, pemerintah melaksanakan berbagai strategi dalam bentuk program-program sebagai berikut. a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada kalangan menengah ke bawah adalah sandang, pangan, dan papan sekaligus juga memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, pemerintah memberikan beberapa bantuan, antara lain Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan, LPG, listrik dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan pemerintah juga memberikan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang bisa memberikan jaminan terselenggaranya pendidikan yang murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat bawah. Dalam bidang kesehatan pemerintah juga meluncurkan BPJS Kesehatan, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan merupakan lembaga atau badan pengelola yang menjalankan jaminan sosial di bidang kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kartu Indonesia Sehat KIS merupakan pengembangan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan yang disertai dengan beberapa perubahan seperti tambahan cakupan layanan dan perluasan wilayah penggunaan, serta beberapa perubahan lainnya. b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Pinjaman atau kredit lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah, dan berjangka waktu panjang. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program Kredit Usaha Rakyat KUR. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak feasible, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi percepatan pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut 1 Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, danKoperasi UMKMK. 2 Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan. 3 Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Usaha yang bisa mendapatkan KUR adalah 1 Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 2 Usaha layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR. 3 Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan. Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut. 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 3 Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 4 Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. c. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Usaha Kecil dan Menengah UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia, UKM memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha kecil perlu dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. 1 Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. 2 Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. 3 Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. d. Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Corporate Social Responsibility CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal artinya kepada pemegang saham atau shareholder tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan stakeholders yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan corporate governance yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan corporate philantrophy. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di antaranya sebagai berikut. 1 Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. 2 Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3 Turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. 4 Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk pendidikan dasar. 5 Penyelesaian masalah lingkungan. 6 Akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. 7 Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat community development pengembangan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. e. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi Dalam pengertian umum, subsidi berarti bantuan yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban. Dalam pengertian ekonomi, subsidi berarti pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer of payment, artinya pengeluaran yang tidak memperoleh imbalan. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian skala nasional, subsidi berarti bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1 Subsidi BBM Subsidi BBM diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. 2 Subsidi Non-BBM Subsidi non-BBM yang meliputi subsidi listrik, subsidi bunga kredit program, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi PSO Public Service Obligation bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Subsidi non-BBM ini pada umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaanya memang subsidi baik BBM maupun non-BBM memiliki permasalahan-permsalahan di antaranya menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan pemakaian, tidak tepat sasaran dan lain-lain. Penanganan permasalahan akibat adanya subsidi pemerintah sangat penting dan terus dikaji agar tepat sasaran dan memenuhi unsur prioritas. b. Pengenaan Pajak Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Pajak bisa dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan untuk memfasilitasi masyarakat. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Mengenalpengertian dari redistribusi pendapatan, berikut penjelasan, bentuk, hingga alternatif pelaksanaannya. Kamis, 21 Juli 2022; Cari. Program Pemerintah subsidi. Berita Terkait
Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengatasi ketimpangan sosial. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah melakukan redistribusi pendapatan. Secara mudah, redistribusi pendapatan merupakan sebuah upaya pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kalangan mampu ke masyarakat lain yang berasal dari kalangan kurang mampu. Daftar ISIMengenal Redistribusi PendapatanTujuan dari Redistribusi Pendapatan1. Pemenuhan Kebutuhan Primer2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan3. Pemerataan Ekonomi4. Jaminan SosialApa Fungsi Redistribusi Pendapatan?1. Penurunan Tingkat Kemiskinan2. Mengurangi Kesenjangan Sosial3. Investasi Sosial4. Pemerataan KesejahteraanApa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan?1. Pengenaan Pajak2. Subsidi3. Pinjaman Lunak4. CSR5. Zakat6. Redistirbusi HorizontalRedistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Mengenal Redistribusi Pendapatan Secara pengertian, redistribusi pendapatan adalah cara pemerintah untuk bisa membuat kesejahteraan menjadi lebih merata. Selain itu, cara ini juga dilakukan untuk membuat hak setiap masyarakat sama. Dalam hal ini, proses pendistribusian pendapatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah dana dari masyarakat kalangan mampu sehingga nantinya pendapatan tersebut bisa terdistribusi lebih merata. Tujuannya adalah membuat semua orang bisa mendapatkan standar hidup minimal. Proses pendistribusian kembali pendapatan ini diperoleh dari pajak, iuran, ataupun pungutan lainnya yang dibayarkan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial. Pemilihan program pendistribusian kembali pendapatan ini juga bukan tanpa alasan. Setidaknya, program ini sendiri memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat. Beberapa tujuan tersebut antara lain Tujuan pertama dari program ini adalah bisa memenuhi kebutuhan primer untuk seluruh penduduk, khususnya kalangan tidak mampu. Nantinya, program ini akan berbentuk bantuan sosial. 2. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah bisa mengatasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Target dari tujuan ini adalah setiap orang bisa mendapatkan pendapatan minimal yang sesuai dengan standar. 3. Pemerataan Ekonomi Berkaitan dengan poin sebelumnya, maka hal lainnya yang juga menjadi tujuan dari redistribusi pendapatan adalah menciptakan kondisi ekonomi yang lebih merata. Target utamanya tentu saja menciptakan dan juga meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. 4. Jaminan Sosial Tujuan lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bisa memberikan jaminan sosial secara lebih merata. Jaminan sosial ini juga bertujuan agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan standar kehidupan layak. Bentuk dari jaminan sosial ini akan sangat beragam, mulai dari akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang baik, dan lainnya, termasuk akses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apa Fungsi Redistribusi Pendapatan? Dari tujuan tersebut, maka masyarakat umum juga akan mendapatkan banyak manfaat dari program pendistribusian kembali pendapatan ini. Beberapa fungsi yang nantinya bisa masyarakat rasakan antara lain 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan Hal utama yang menjadi fungsi dijalankannya program redistribusi pendapatan ini adalah bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Inti dari program ini sendiri adalah mengalirkan kembali pendapatan dari orang mampu yang dikelola pemerintah ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, maka kategori masyarakat membutuhkan adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program ini maka harapannya adalah masyarakat kalangan tidak mampu tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih layak. 2. Mengurangi Kesenjangan Sosial Fungsi lainnya dari program pendistribusian kembali pendapatan ini adalah menurunkan dan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan ekonomi mampu dan tidak mampu. Masalah kesenjangan sosial ini bisa menjadi salah satu penyebab munculnya masalah sosial yang lebih kompleks. Beberapa masalah yang bisa muncul antara lain meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, dan lainnya. Dengan adanya program ini, maka harapannya bisa mengurangi kesenjangan tersebut. Dalam hal ini, salah satu bentuk redistribusi pendapatan yang banyak digunakan adalah memberikan subsidi dan bantuan langsung dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. Salah satu bentuk lain dari redistribusi ini adalah pemberian jaminan sosial secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. 3. Investasi Sosial Fungsi lainnya dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bentuk investasi jangka panjang, terutama dalam bidang sosial. Dalam hal ini, maka tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan pola pikir ataupun kehidupan. Pendistribusian kembali pendapatan akan diberikan dalam berbagai cara, bidang, dan juga aspek kehidupan. Utamanya, pemberian bantuan sosial ini akan berbentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Contohnya adalah pembangunan sekolah di daerah tertinggal. Program ini bertujuan untuk membuat akses pendidikan menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk semua orang. Tujuan jangka panjangnya tentu saja membuat anak-anak dari daerah tersebut mendapatkan pendidikan dengan lebih mudah dan layak, sehingga bisa menjadi bekal di masa depan untuk kehidupan mereka. Contoh lainnya dari fungsi redistribusi untuk investasi jangka panjang dalam bidang sosial adalah pada bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya untuk memberikan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Fungsinya adalah semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak. Jadi, ketika masyarakat sehat, maka harapannya mereka juga bisa berusaha dengan lebih baik untuk memperbaiki kehidupannya. 4. Pemerataan Kesejahteraan Fungsi lainnya yang juga ingin didapatkan dengan adanya program redistribusi pendapatan adalah bisa menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan poin sebelumnya tentang investasi jangka panjang di bidang sosial. Harapannya, dengan adanya investasi sosial tersebut, masyarakat kalangan tidak mampu dapat berubah menjadi kalangan mampu di kemudian hari, sehingga pemerataan kesejahteraan pun bisa terjadi. Di lain sisi, pemerataan kesejahteraan ini juga akan berkaitan dengan hak yang sama bagi semua masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam banyak hal, masalah ini berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Apa Saja Bentuk dari Redistribusi Pendapatan? Pada prosesnya, ada berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan. Beberapa bentuk dan cara dari redistribusi ini antara lain 1. Pengenaan Pajak Salah satu cara paling umum untuk melakukan pendistribusian kembali pendapatan ini adalah dengan pungutan pajak. Dalam hal ini, negara akan memungut pajak pada tiap orang pribadi maupun badan. Negara juga memiliki aturan tentang batas minimal suatu objek akan terkena pajak dan berapa besaran pajaknya. Nantinya, dana dari pajak inilah yang menjadi salah satu sumber untuk pemerintah melakukan redistribusi pendapatan. Misalnya, dana dari pajak ini dibuat untuk pembangunan akses jalan. Dengan begitu, tiap daerah memiliki akses yang lebih baik dan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan mudah. 2. Subsidi Cara lainnya yang juga bisa digunakan untuk program ini adalah memberikan subsidi. Cara satu ini akan menyalurkan bantuan yang berasal dari pajak maupun non pajak ke masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh subsidi adalah bahan bakar minyak. Pemerintah mensubsidi beberapa jenis BBM, sehingga harganya lebih terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Contoh lainnya dari subsidi juga terdapat pada sektor pangan. Pada sektor ini, maka pemerintah bisa membuat harga pangan menjadi murah sehingga lebih terjangkau. 3. Pinjaman Lunak Program pendistribusian kembali pendapatan ini akan berlaku untuk pengusaha kecil atau orang yang membutuhkan modal untuk memajukan usahanya. Program pinjaman lunak ini biasanya spesifik untuk usaha di level mikro dan menengah. Tujuannya tentu saja agar usaha tersebut bisa lebih maju, memiliki daya saing, dan memudahkan akses untuk mendapatkan modal. Dari sinilah pemerintah juga bisa berharap usaha tersebut bisa membuka lapangan kerja yang baru. 4. CSR CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan program yang dilakukan oleh kalangan swasta untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat. Ini merupakan program dari pemerintah, agar tiap perusahaan menyisihkan keuntungan mereka guna membantu masyarakat di sekitar tempat usaha mereka. Bantuan dalam bentuk CSR ini juga ada banyak macamnya, mulai dari dana pendidikan berupa beasiswa, dana bantuan modal. pelatihan, perbaikan lingkungan, dan lainnya. 5. Zakat Dalam konteks keagamaan, maka salah satu program redistribusi pendapatan contohnya adalah zakat atau sedekah. Bentuk redistribusi ini berlaku untuk umat agama Islam. Dalam artian lain, mereka yang berkecukupan harus membayarkan zakat. Nantinya, zakat tersebut akan terdistribusi kembali ke masyarakat lainnya yang membutuhkan. 6. Redistirbusi Horizontal Contoh pendistribusian kembali pendapatan sebelumnya biasa dikenal dengan istilah redistribusi vertikal. Artinya, orang yang memberikan adalah mereka yang berlebih lalu memberi pada mereka yang kurang. Contoh lain dari program pendistribusian kembali pendapatan adalah redistribusi horizontal. Pada program ini bantuan akan diberikan ke sesama pada lingkup yang lebih kecil. Contohnya adalah penggalangan dana dari komunitas kanker untuk membantu pasien kanker lainnya. Redistribusi Pendapatan untuk Kesejahteraan Lebih Merata! Tujuan besar dari pendistribusian kembali pendapatan adalah bagaimana agar tiap orang memiliki pendapatan yang layak. Selain itu, program ini juga dilakukan agar semua orang memiliki hak yang sama, misalnya dalam akses ke rumah sakit, pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang lebih baik, akses ekonomi yang mudah, dan lainnya. Dari sinilah, pemerataan kesejahteraan bisa lebih pemerintah optimalkan.
002. Catatan : Sumber Pendapatan Pemerintah berdasarkan LKPP (Audited) Sumber : Kementerian Keuangan RI dan BPS. 2020: Berdasarkan angka sementara PDB. 2021: Berdasarkan angka outlook realisasi APBN dan angka sangat sementara PDB. Showing 1 to 4 of 4 entries. Data Series : 2019-2021. 2016-2018.
Segala usaha di bidang ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, hingga kini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. Jika dibiarkan, masalah ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Pembagian, atau persebaran pendapatan dalam suatu masyarakat tersebut disebut dengan istilah redistribusi pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 183. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Banyak yang menyalahartikan bahwa jaminan sosial adalah pengeluaran publik yang sia-sia. Padahal hal ini adalah sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial akan berdampak pada adanya kriminalitas. Orang kaya sekalipun tidak akan dapat menghindarinya jika dampak itu telah muncul. Malah, orang yang memiliki harta banyak justru menjadi salah satu sasaran utama kriminalitas. Hal ini hanyalah contoh jelas yang tampak saja. Selain manusiawi, redistribusi pendapatan juga efisien secara ekonomi, karena kita semua hidup bersama dan uang yang kita miliki tidak akan berguna jika orang lain tidak memiliki uang dan mempunyai daya beli yang sama kuat. Tanpa adanya perputaran uang, dunia tidak akan bisa berjalan dan berkembang. Bentuk Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Berikut adalah pemaparannya. Redistribusi vertikal, menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi dari atas warga kuat ke bawah warga lemah sehingga membentuk garis vertikal. Redistribusi horizontal, adalah transfer uang antar-kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial seperti ini misalnya berupa dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 184. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia agar dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut antara lain adalah 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang meliputi program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility CSR. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing program terdistribusi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok tersebut tentunya mencakup sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan PKH, Jaminan sosial social security, Bantuan Operasional Sekolah BOS, dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Diharapkan melalui program tersebut redistribusi pendapatan nasional juga ikut terpengaruhi dengan baik. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Program Kredit Usaha Rakyat KUR diresmikan pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, usaha kecil menengah dan mikro UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal LKF. Mengapa? Karena melalui program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapan dari program ini adalah bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia. Sehingga redistribusi pendapatan nasional terlaksana dengan baik. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM adalah melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan. Program tersebut adalah mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. UMKM akan memberikan dampak pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Sehingga bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus corner of privilege. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan redistribusi pendapatan nasional. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Bahkan kalau perlu, pemerintah sebaiknya mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Selain melalui program-program yang dicanangkan, dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, Pemerintah berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini akan berdampak langsung pada redistribusi pendapatan nasional. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Beberapa alternatif praktik terdistribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi dan pengenaan pajak yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Subsidi Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk pemerintah kepada petani yang dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Selain itu subsidi BBM juga diberikan dan diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Pengenaan Pajak Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Sementara itu pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1 Siswa dapat menguraikan arti, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. 2) Siswa dapat menguraikan prinsip, asas, dan cara penyusunan APBN. 3) Siswa dapat menguraikan landasan hukum, pelaksanaan, dan tanggungjawab pelaksanaan APBN. 4) Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. 5) Menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap Ilustrasi Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan. Foto Towfiqu Barbhuiya yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Saat ini, masalah ketimpangan sosial menjadi perhatian dari berbagai kalangan, salah satunya pemerinta. Pemerintah memiliki upaya untuk mengatasi ketimpangan ketimpangan sosial diatasi dengan berbagai kebijakan, contohnya adalah dengan redistribusi pendapatan. Apa yang disebut redistribusi pendapatan? Apa saja tujuannya? Pembahasan mengenai redistribusi pendapatan akan dibahas dalam artikel berikut ini. Simak terus ya!Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan?Ilustrasi Apa yang Dimaksud Dengan Redistribusi Pendapatan. Foto Jordan Rowland membahas lebih jauh, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Mengutip buku dengan judul Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP?MTs Kelas 8 karya Nurhayati 2021 206, redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan pendapatan ini tercantum dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan distribusi pendapatan nasional. Fungsi atau tujuan utama dari redistribusi adalah memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di pendapatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan akan didistribusikan secara merata. Dengan cara seperti ini, setiap masyarakat dapat memperoleh standar hidup yang pendapatan berbentuk pajak. Sehingga pajak yang disumbangkan oleh masyarakat tidak akan sia-sia dan dapat menjadi investasi sosial dalam jangka yang panjang. Apa saja bentuk distribusi pendapatan? Bentuk redistribusi pendapatan terbagi menjadi dua, berikut Redistribusi Pendapatan VertikalBentuk redistribusi vertikal merujuk pada penyaluran sejumlah uang dari golongan yang mampu, ke golongan yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Contoh redistribusi pendapatan berikut Social Responsibility CSRKredit atau pinjaman lunak2. Redistribusi Pendapatan HorizontalRedistribusi pendapatan horizontal sangat berbeda dengan bentuk vertikal. Bentuk horizontal merujuk pada penyaluran uang antar kelompok atau pribadi. Berbeda dengan bentuk vertikal, padan bentuk horizontal, distribusi pendapatan dalam ruang lingkup yang redistribusi pendapatan horizontal adalah suatu komunitas peduli pendidikan yang mendapatkan dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih itulah pengertian dan tujuan redistribusi pendapatan. Adanya redistribusi pendapatan dapat membantu masyarakat dari golongan tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. FAR
Dilansirdari Encyclopedia Britannica, redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana yang salah satunya bersumber dari penarikan pajak. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Jepang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, sebab? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan
Kesejahteraan merupakan harapan dari semua masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan, redistribusi pendapatan dapat menjadi solusi agar kekayaan tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya penyaluran yang efektif dan efisien akan membuat harapan menuju kesejahteraan menjadi lebih itu Redistribusi Pendapatan?Pada artikel kali ini akan dibahas lengkap mengenai redistribusi kita mulai... Daftar isi 1 Pengertian Redistribusi Pendapatan 2 Tujuan Redistribusi Pendapatan 3 Jenis Redistribusi Pendapatank 4 Contoh Redistribusi Pendapatan Pengertian Redistribusi PendapatanRedistribusi penditribusian kembali pendapatan merupakan penyaluran kekayaan dari pihak yang mempu kepada pihak yang kurang dapat berupa pungutan pajak atau pungutan yang pendapatan dilakukan sebagai suatu usaha negara dalam menjamin Redistribusi PendapatanTujuan dari redistribusi pendapatan tidak lain dan tidak bukan adalah pemerataan pendapatan. Meskipun pada realita yang ada kemerataan sulit diwujudkan, akan tetapi penyaluran uang akan sangat membantu banyak itu, redistribusi pendapatan akan membuat kita menjadi warga negara yang taat akan aturan dalam hal membayar Redistribusi PendapatanRedistribusi pendapatan vertikalMerupakan aktivitas penyaluran uang dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Redistribusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah dalam memungut pajak kepada rakyatnya, hal tersebut akan disalurkan ke bidang yang lain. Misalnya subsidi BBM, Listrik dan kamu ketahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya pajak bumi bangunan atau pajak penghasilan doang lho. Makanan dan minuman serta berbagai layanan lain seperti hosting, domain, dan masih banyak lagi yang dikenai perorangan atau individu juga bisa melakukan distribusi kembali dengan cara penggalangan dana yang disalurkan kepada korban bencana atau orang yang ini ada banyak situs donasi yang digerakkan oleh individu untuk membantu banyak orang. Program tersebut merupakan suatu langkah distribusi yang pendapatan horizontalSelanjutnya adalah penyaluran secara horizontal. Kegiatan ini bersifat siklus kehidupan karena penyaluran uangnya dilakukan antar ketika ayahmu memberi uang jajan kepada kamu. Atau dalam lingkup yang lebih luas adalah ketika lebaran, biasanya akan mendapatkan uang jajan dari intinya, redistribusi horizontal ini dilakukan oleh kelompoknya Redistribusi PendapatanDi Indonesia sendiri ada banyak contoh redistribusi pendapatan yang dapat ditemuai. misalnya1. PajakOrang yang mampu kaya akan membayar pajak lebih besar sesuai dengan hitungan yang ditentukan. Ketika membayar pajak, maka kekayaan tersebut akan disalurkan oleh negara ke berbagai bidang untuk kemajuan AsuransiAsuransi juga termasuk redistribusi pendapatan karena peserta asuransi secara tidak langsung membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Jenis asuransi sangat banyak misalnya, asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain umum yang merupakan program pemerintah adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan3. SubsidiSubsidi merupakan langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Uang subsidi ini diambil dari pendapatan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Contoh subsidi yang umum adalah subsidi bahan bakar Zakat dan sedekahKedua hal ini merupakan ajaran agama Islam yang sangat bagus jika semua orang sadar dan menjalankannya dengan baik. Sayangnya, masih banyak manusia yang belum mengetahui atau sadar akan hal ini, sehingga tujuan dari pemerataan menjadi cukup Kredit lunakMerupakan redistribusi yang dikhususkan untuk industri atau UMKM dalam rangka membantu roda bisnisnya agar tetap berjalan. Saat pandemi ini, banyak bank mengeluarkan kredit lunak untuk membantu bermanfaat!
C Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah
Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Pertanyaan ini kerap diajukan oleh para pelajar di forum tanya jawab online. Di sekolah, materi tentang redistribusi pendapatan bisa ditemukan dalam mata pelajaran IPS Ekonomi, baik di tingkat SMP maupun SMA. Sekilas, mungkin kata "pendapatan" telah sering kita dengar, yaitu istilah yang berkaitan dengan gaji atau keuntungan dari hasil usaha. Tetapi, bagaimana dengan istilah "redistribusi"? Jika kita bisa mengetahui arti dari "redistribusi", maka kita bisa dengan mudah mengetahui maksud dari "redistribusi pendapatan". Dalam ilmu ekonomi, kedua kata ini memang sering disandingkan untuk menerangkan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidak dijelaskan secara langsung arti dari kata "redistribusi". Makna dari istilah ini baru bisa diketahui jika dikembalikan ke kata asalnya, yaitu "distribusi". Menurut KBBI, distribusi adalah penyaluran pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sementara itu pendapatan diartikan sebagai hasil kerja usaha dan sebagainya. Nah, dari paparan di atas kita bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai apa itu redistribusi pendapatan. Jika arti dari kedua istilah ini digabungkan, maka kurang lebih maknanya adalah kegiatan penyaluran, pembagian, atau pengiriman dari hasil kerja atau usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama uraian berikut ini... Pengertian Redistribusi Pendapatan Dalam ilmu ekonomi, redistribusi pendapatan adalah kegiatan penyaluran pendapatan dari masyarakat golongan mampu kaya ke masyarakat golongan tidak mampu miskin melalui berbagai jenis kebijakan pemerintah, misalnya pajak. Jadi, tujuan pemerintah mengambil pajak adalah untuk redistribusi pendapatan dengan cara mengambil bayaran dari orang/badan yang berpenghasilan tinggi untuk membiayai sarana dan infrastruktur yang bisa digunakan untuk semua, kaya maupun miskin. Pemerintah merupakan satu institusi yang memiliki relevansi dengan keuangan negara dalam rangka untuk melakukan redistribusi pendapatan. Dalam kaitannya dengan contoh yang kita sebutkan di atas, misalnya Direktorat Jenderal Pajak, institusi pemerintah yang bertugas untuk menarik pajak dari masyarakat. Tujuan Redistribusi Pendapatan Beberapa tujuan dari redistribusi pendapatan adalah Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, khususnya golongan tidak mampu Bidang-bidang yang menjadi tujuan redistribusi pendapatan terdiri atas pendidikan, kesehatan, transportasi umum, fakir miskin, dan pelayanan sosial lainnya. Contoh Redistribusi Pendapatan Nasional Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan redistribusi pendapatan nasional 1. Pajak Progresif Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan prinsip, makin tinggi pendapatan makin tinggi pula beban pajak yang ditanggungnya. Dengan cara ini, kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui tangan pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak. 2. Pemberian Subsidi Pemberian subsidi adalah alokasi sejumlah dana kepada kelompok masyarakat atau daerah tertentu agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat atau daerah sesuai dengan keadaan dan aspirasi anggota kelompok atau daerah yang bersangkutan. 3. Pelayanan Sosial Pelayanan sosial adalah penyediaan fasilitas dan jaminan hidup kepada orang jompo, yatim piatu, orang sakit, orang cacat, orang yang menganggur, dan orang miskin. Pemerintah mengadakan sejumlah pelayanan sosial kepada mereka yang kurang beruntung dari segi pendapatan. 4. Asuransi Sosial Sistem asuransi jaminan sosial ditumbuh kembangkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat seluruhnya. Misalnya, asuransi BPJS kesehatan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun berlaku secara keseluruhan, tetapi tidak semua masyarakat dikenai biaya asuransi. Kewajiban pembayaran BPJS masyarakat golongan tidak mampu diambil dari dana yang dibayarkan oleh golongan mampu. 5. Kredit Lunak Kredit lunak adalah kebijakan pemerintah yang memberi insentif dana kepada pengusaha kecil dengan syarat pengembalian yang tidak terlalu memberatkan. Dana yang digunakan umumnya bersumber dari pendapatan pengusaha industri maju untuk membantu pengembangan usaha para pengusaha kecil menengah. 6. Zakat dan Ifaq Pemerintah membuat sebuah institusi yang bergerak di bidang zakat dengan tujuan melakukan redistribusi pendapatan. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan pembayaran zakat dari masyarakat. BAZNAS melakukan upaya penggunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Demikianlah penjelasan tentang Apa Itu Redistribusi Pendapatan. Bagikan materi ini agar orang lain juga bisa membacanya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
PengertianRetribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. 34 tahun 2000) Sumber gambar: Pixabay.Artikel IPS kelas 8 ini akan membahas tentang pengertian dan contoh dari redistribusi pendapatan yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. — Kamu pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan? Tujuan dari usaha-usaha ekonomi yang dilakukan ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, kamu pernah lihat nggak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba perhatikan foto berikut ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat lho Squad. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Nah, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha nih yang dilakukan pemerintah. Namanya redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Nah, redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat lho, Squad. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah mendengar slogan seperti ini tidak? Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Nah, ini ada hubungannya Squad. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya, ketika kamu membeli pulsa atau belanja di minimarket gitu. Barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak nih Squad. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Nah, dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, bahan bakar premium atau mungkin tiket kendaraan umum seperti TransJakarta atau KRL Commuter Line di Jabodetabek. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi murah Squad. Selain lewat pemerintah, kamu jika punya kelebihan rezeki bisa juga lho menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok nih, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Beberapa contoh lembaga kemanusiaan antara lain Palang Merah Indonesia dan Rumah Zakat. Jadi, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung menjadi orang yang bijak. Ini karena orang yang membayar pajak turut serta dalam usaha pemerataan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Itu tadi contoh redistribusi secara vertikal. Nah kalau redistribusi secara horizontal itu lebih mudah tahapannya dan pasti kamu pernah mengalami. Coba, siapa diantara kamu yang pernah menerima uang dari ayah atau ibu kamu? Kalau diantara kamu ada yang pernah, berarti kamu sudah merasakan redistribusi penghasilan secara horizontal. Yap, redistritribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Baca Juga Permintaan, Penawaran, dan Hubungannya dengan Teknologi Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan? Sekarang kan kamu masih duduk di kelas VIII nih, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Nah, saat nanti kamu dewasa dan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah, kamu akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga yang masih anak-anak saat ada momen tertentu membagi-bagikan uang. Adil kan? Hohoho…. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. 2. Program Redistribusi untuk Pemerataan Pendapatan di Indonesia Kita semua tahu bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kamu nggak perlu ngebayangin jauh-jauh perekonomian di Jakarta dengan di Papua deh. Coba lihat lagi contoh kasus di awal artikel ini deh. Di Jakarta saja masih ada kok kesenjangan ekonomi yang belum terselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Yaa betuull… sandang, pangan, papan. Eitss… tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer lho. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah kok Squad. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan pemerintah. Nggak cuma kartu saja nih Squad, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akan akses kebutuhan primer dibidang kesehatan. Progam kedua yang dilakukan oleh pemerintah ialah program pemberian kredit lunak. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Program ketiga yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Kita sama-sama tahu kalau kesempatan kerja di desa itu nggak sebanyak di kota-kota besar. Makanya jangan heran kalau kota-kota besar itu semakin padat, ramai, dan akibatnya macet di mana-mana. So. dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan bisa mengurangi kepadatan di kota ya Squad. Sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia? Supaya pemahaman kamu makin dalam, belajar pakai video animasi di ruangbelajar yuk. Ada banyak soal latihan dan rangkuman juga lho yang tentunya bisa bikin kamu makin paham materinya. Gabung sekarang juga ya! Referensi Kurnia A. 2017 IPS Terpadu SMP Kelas VIII. Edisi ke-2. Jakarta Yudhistira Artikel diperbarui pada 15 Desember 2020Pemerintahsebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. a. Subsidi . Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing.REDISTRIBUSI pendapatan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi. Penanggulangannya lewat pendapatan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu dengan cara pungutan-pungutan atau pajak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dari jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara kepada masyarakat. Berikut penjelasan detail tentang redistribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan? Dalam buku yang ditulis oleh Harry Budi dan Tina Amelia Fungsi Strategis Pajak di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 dijelaskan bahwa redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperluas dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, redistribusi pendapatan merupakan upaya mendistribusikan pendapatan masyarakat kaya kepada golongan masyarakat kurang mampu. Pendapatan tersebut diperoleh pemerintah dari pajak maupun iuran atau pungutan lain yang dibayarkan masyarakat. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Jadi, pajak atau pungutan lain yang telah dibayarkan masyarakat tidak akan sia-sia dan menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang. Bentuk-bentuk redistribusi pendapatan Pada dasarnya redistribusi pendapatan bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Untuk lebih jelas, berikut pengertian dan contoh dari masing-masing bentuk redistribusi pendapatan tersebut. Berikut contoh dari redistribusi pendapatan vertikal. a. Pajak. Pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak yang dibayar masyarakat antara lain pajak kendaraan, pajak penghasilan, dan pajak barang mewah. Pemberlakuan pajak sudah diatur oleh pemerintah dan sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak tersebut. Fungsi alokasi pajak dapat diwujudkan dalam bentuk redistribusi pendapatan. Karena pada dasarnya, pajak bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan suatu negara. Pajak memiliki beberapa fungsi mulai dari anggaran atau budgeting, regulated atau mengatur, stabilitas, hingga redistribusi. Dalam hal ini contoh fungsi pajak redistribusi pendapatan memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki kewenangan menarik pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengelolanya untuk pembangunan serta program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Terkait dengan fungsi redistribusi pendapatan pajak, peran pajak menjadi sangat penting karena menjadi salah satu implementasi ideal dari pembangunan. Pajak besar dikenakan kepada masyarakat kaya dan nanti didistribusikan kembali. Redistribusi pendapatan menunjukkan salah satu fungsi pajak dan fungsi pemerintah dalam upaya membangun sarana dan infrastruktur, memeratakan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. b. Corporate social responsibility. Corporate social responsibility atau CSR merupakan salah satu program yang dilakukan perusahaan swasta kepada masyarakat melalui pemerintah. Ini bisa berupa program beasiswa, memberikan pendidikan, maupun meningkatkan kesehatan. Selain itu dapat berupa program pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan, upaya peningkatan perekonomian masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. c. Subsidi. Salah satu redistribusi pendapatan Indonesia yaitu subsidi. Dalam hal ini pemerintah memberi diskon atau penambahan modal bagi produsen. Misalnya saja subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM di bidang transportasi. d. Kredit atau pinjaman lunak. Sebelumnya dijelaskan mengenai contoh fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan, CSR, serta subsidi. Selain itu, pemerintah melakukan redistribusi pendapatan melalui pemberian pinjaman lunak bagi masyarakat yang membutuhkan. Jenis pinjaman lunak tersebut diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya sehingga semakin maju, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat. Berbeda dari redistribusi vertikal, redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun antarpribadi. Dengan kata lain, pendistribusian ini dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsi redistribusi pendapatan horizontal antarkelompok yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lain dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Misalnya saja komunitas peduli pendidikan yang menghimpun dana dari masyarakat mampu untuk membantu anak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Dari kegiatan tersebut, anak-anak bisa kembali bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana lain yaitu transfer uang antarpribadi dari orangtua kepada anak atau orang dewasa kepada anak-anak. Hal ini menunjukkan ada jaminan sosial melalui dukungan finansial orangtua kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada contoh berupa kegiatan berbagi dengan sesama yang dimulai dari hal-hal kecil seperti membeli dagangan dari pedagang kecil, memberikan bantuan uang kepada tetangga yang membutuhkan, dan menengok tetangga yang sedang sakit. OL-14Dilansirdari Encyclopedia Britannica, alternatif praktik redistribusi pendapatan oleh pemerintah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu pajak. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Berikut adalah ruang lingkup perdagangan internasional, kecuali? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan Kebijakanfiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran
Цыፔምጾዔмел онуթαւ
Аሀице խፄеፐыδ լолሶзвущ
ሐрикուκሖτ уኖαյεщօቿ ሠոпрε ዛօруб
Иве кሧ оዟեጹ гաւօփоմ
Боտуψሐκ орጺцωչуሸደп
BerdasarkanTabel 4.1. mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 - 2020, maka anggaran pendapatan terbagi atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, untuk anggaran belanja terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta untuk anggaran
Твистևρ οր
Εγአዔуራαኼυ υкоበιкաфуփ о
Иթըб оλሶሑоሲеዋ язи
Ыж ጃеμ ижабስсεζορ
Հонтоኢаχ τ ቾπеሔо
ቁиψоςа гутвещሀху
Хէтαрե ձиж пущግмօፎሙռ
ክосл и աτιհኀηим
ሮ ቡቹфፑςըδоцε
Ар уሰиκих
Θл тօկиσыշէл иዘа
Охи օскакрιтоፀ
Жаνаգуμо шፉሷиጁидеγ узωጷባтևνևд
Υብ оዦи
Րоσароዔ θзвխηутυр ጏфоደጴсл
ጌ էглов еቺ
ቱафοрсኇς ծሰፄоሦуπип
ሖнኸጻеνиኞը оռէ всխнеսիዣե
Salahsatufungsi pajak dan APBN adalah redistribusi pendapatan nasional. Tujuan redistribusi pendapatan nasional adalah . answer choices Redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana yang salahsatunya bersumber dari penarikan . answer choices . pajak. subsidi. retribusi. investasi. Tags: Report an issue.OTONOMIDAERAH. A. Pengantar. Didalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 secara eksplisit ditegaska bahwa "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Hal ini jelas mengindikasikan bahwa meskipun indonesia dengan luas wilayah l5.193.250 km² yang terdiri atas 17.508 pulau dan lautan, indonesia adalah negara yang satu.
